INDOSatu.co – LAMONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan menerima audiensi Pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Lamongan, Rabu (25/8). Mereka diterima Ketua DPRD Abdul Ghofur dan para anggota Komisi A DPRD Lamongan.
Dalam audiensi tersebut, pengurus DPC Abpednas meminta agar DPRD memperjuangkan kenaikan tunjangan anggota BPD kepada Pemkab Lamongan. Apalagi, mereka mengklaim memiliki program pemberdayaan kepada masyarakat dan juga untuk kesejahteraan anggota BPD di Kabupaten Lamongan. Mereka juga mengklaim mempunyai kegiatan yang jelas dan terukur.
Selain diterima Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur dan anggota Komisi A, dalam audiensi itu, juga tampak hadir Ketua BKD, Kabag Hukum Pemkab Lamongan dan perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten Lamongan. Audiensi tersebut digelar di ruang Banggar gedung DPRD setempat.
“Kami meminta kepada Pemkab Lamongan agar mulai tahun anggaran 2022, tunjangan anggota BPD ini dinaikkan, dan bapak-bapak dari DPRD ikut memperjuangkan,” ujar Suparno, Ketua Abpednas Lamongan, Rabu (25/8).
Selain itu, Ketua Abpednas Lamongan juga mengungkapkan bahwa, selama ini tunjangan BPD di Kabupaten Lamongan lebih kecil jika dibandingkan dengan tunjangan anggota BPD dari daerah lain. ‘’Yang jelas masih sangat minim,’’ kata Suparno.
Dia membandingkan, anggota BPD di daerah Madiun per bulannya bisa mendapat Rp 700 ribu. Sementara, kata dia, di Kabupaten Lamongan, anggota BPD hanya mendapat Rp 50-Rp 70 ribu per bulan. “Ya, itulah perbandingannya. Miris sekali,’’ pungkasnya. (*)
