INDOSatu.co – PADANG — Momentum Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah dimanfaatkan Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh masyarakat untuk hijrah menuju kehidupan yang lebih baik dan berkah. Caranya dengan mengimplementasikan nilai Islam dalam berbagai sendi kehidupan sehari-hari.
Di antaranya, kata dia, dengan mendukung ekonomi syariah. “Insya Allah, Sumatra Barat telah ditetapkan sebagai provinsi pilot project penerapan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia. Karena itu melalui momentum 1 Muharam ini, mari kita hijrah pada sistem ekonomi yang lebih berkah ini,” katanya saat membuka peringatan 1 Muharam tingkat provinsi di Kota Padang, Jumat (13/8).
Dia mengatakan, penerapan sistem keuangan dan ekonomi syariah di Sumbar sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pusat sistem keuangan dan perekonomian syariah dunia.
Menurut dia, banyak faktor yang mendasari keinginan itu, di antaranya penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Belum lagi, banyak provinsi di Indonesia, khususnya Sumbar yang memiliki prospek terdepan dalam penerapan sistem syariah, lantaran punya falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Mahyeldi menyebut, adat bersendikan agama dan agama bersendi Alquran menjadi faktor kunci. Kemudian persentase penduduk muslim di Sumbar mencapai 95 persen. Sehingga, ungkap Mahyeldi, hal itu diyakini masyarakat mudah menerima sistem keuangan dan perekonomian syariah.
Sumbar, sambung Mahyeldi, juga pernah mendapatkan penghargaan secara internasional sebagai destinasi halal terbaik. “Artinya kita sudah memiliki perangkat untuk menerapkan sistem keuangan dan perekonomian syariah,” ucap mantan wali kota Pandang tersebut.
Bukan hanya itu. Sumatera Barat juga punya yang lain. “Kita juga provinsi pertama yang ditunjuk sebagai pelaksana program wakaf uang dan Bank Nagari juga ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga keuangan untuk pengelolaan wakaf,” kata Mahyeldi melanjutkan.
Ke depan, ungkap Mahyeldi, secara bertahap seluruh produk di Sumbar juga harus bersertifikat halal sebagai salah satu bentuk penerapan sistem keuangan dan perekonomian syariah. “Dan, insya Allah provinsi Sumatera Barat sudah siap menghadapi itu semua,” pungkas Mahyeldi. (*)
