INDOSatu.co – KUALA LUMPUR – Pernyataan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin, berbuntut. Muhyiddin yang mengaku masih sah dan mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen di hadapan Raja Yang di-Pertuan Agong dianggap kalangan oposisi sangat menyesatkan.
Pakatan Harapan telah menyerukan perlu diambil tindakan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin karena dianggap menyesatkan Yang di-Pertuan Agong.
Padahal, dengan penarikan dukungan 11 anggota parlemen dari Partai UMNO, ditambah 105 anggota parlemen dari Koalisi Oposisi, Pemerintah Muhyiddin otomatis sudah tidak legitimate secara Konsititusi Malaysia. Koalisi Oposisi mengklaim telah mengantongi dukungan 116 kursi.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri yang juga pendiri Partai Pejuang, Mahathir Muhammad mengaku tidak setuju penundaan rapat anggota parlemen pada September mendatang. “Mulai sekarang sampai September, berapa ratusan ribu orang yang akan terinfeksi? Kenapa tidak ada sense of urgency. Kita harus bertindak sekarang,” ujar Mahathir.
Hal senada juga diungkapkan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Sri Anwar Ibrahim. Anwar menilai penundaan itu tidak masuk akal dan cenderung membodohi publik.
“Sangat tidak masuk akal bagi pemerintah yang legitimasinya diperdebatkan karena hilangnya dukungan mayoritas anggota parlemen untuk menunda proses penentuan dukungan tersebut,” Anwar Ibrahim.
Di bagian lain, Anwar meminta lembaga penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintimidasi anggota parlemen yang tidak mendukung Perikatan Nasional (PN). (*)
