INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief akhirnya bersuara terkait kasus yang membelit Lucas Enembe, Gubernur Papua, sekaligus kader Partai Demokrat, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Bukan hanya itu. Andi Arief akhirnya juga blak-blakan asal muasal yang melatari nasib gubernur Lukas Enembe menjadi seperti sekarang ini. Karena itu, Andi berharap, penjelasan soal Lukas Enembe dan sikap Partai Demokrat, mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan kepada publik terkait persoalan yang sebenarnya.
‘’Yang jelas, permintaan posisi Wagub yg kosong dan disertai ancaman hukum saat itu yang atasnamakan Presiden dilakukan oknum2 partai tertentu. Permintaan wajar, selama bisa penuhi syarat partai,’’ kata Andi Arief dalam twitter-nya yang dikutip INDOSatu.co, Sabtu (24/9).
Dalam cuitannya, Andi Arief seolah-olah juga ingin menjelaskan kepada publik terkait pernyataan yang berseliweran dari para pejabat negara, termasuk Menko Polhukam, Mahfud MD.
‘’Pak Prof @mohmahfudmd kami terus bantu KPK selama murni penegakan hukum. Meski, ancaman pada Pak LE (Lucas Enembe, Red) dan calon wakil Gubernur Yunus Wonda muncul setelah Pak LE tolak jendral Waterpau usulan Pak Jokowi, karena Waterpau tak dapat dukungan partai meski maunya Presiden Jokowi,’’ kata alumni UGM Yogyakarta ini masih cuitannya.
Demokrat, kata Andi Arief, akan terus konsisten dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Partai Demokrat juga menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK.
‘’Kami segera cek kondisi Lukas di Papua. Akan bantu jika diperlukan, sambil beri saran kemanusiaan nantinya jika Pak Lukas memang masih sakit seperti selama ini, sulit bicara dan jalan, benar2 stroke berat,’’ kata politisi asal Lampung itu.
Partai Demokrat, kata Andi Arief, saat ini sedang mencermati banyak hal tentang tuntutan pemberhentian jabatan LE di partai. Banyak hal yang dipertimbangkan, termasuk soal keamanan nasional. ‘’Sekali lagi kami sedang mengupayakan bicara langsung dengan yang bersangkutan –meski bicara tak normal, berjalan pun lemah,’’ kata Andi.
Andi mengungkapkan, Partai Demokrat sadar bahwa soal pemberantasan korupsi, Partai Demokrat lah yang paling mendukung dan konsisten.
‘’Tetapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men TSK kan Pak LE, utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden,’’ pungkas Andi. (adi/red)
