Minta Program Konversi Ditinjau Ulang, Mulan: Saya Seorang Ibu, Ngerti Kebutuhan Dapur

  • Bagikan
PAHAM URUSAN DAPUR: Anggota Komisi VII DPR RI asal Gerindra, Mulan Jamilah meminta agar program konversi dari kompor LPG ke listrik perlu ditinjau ulang karena dianggap terburu-buru.

INDOSatu.co – JAKARTA – Program konversi kompor gas ke kompor listrik yang sedang dicanangkan pemerintah harus dikaji ulang. Sebab, program tersebut justru menimbulkan, dan bukan menyelesaikan masalah.

Penilaian tersebut diungkapkan Mulan Jamilah, anggota Komisi VII DPR RI saat mengikuti rapat Komisi VII dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian, di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Baca juga :   Cabut Aturan Berbayar, Menkes: Semua Vaksin Gratis

“Ini (program, Red) tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru. Program ini terlalu terburu-buru dirilis ke masyarakat,’’ kata Mulan dalam keterangannya.

Sebagai seorang ibu yang paham urusan dapur, Mulan mengaku tahu betul kebutuhan kompor untuk rumah tangga. Konversi LPG 3 kg ke listrik dianggapnya menjadi persoalan serius para ibu.

“Berhubung saya ibu-ibu yang mengurus kompor di dapur, jadi mengerti betul kompor apa yang dibutuhkan,” beber Mulan lebih lanjut.

Baca juga :   Wisata Taman Laut Olele, Fadel: Tawarkan Surga Bawah Laut Terbaik di Dunia

Istri musisi Ahmad Dhani itu mengingatkan bahwa, Komisi VII DPR sebenarnya sudah membahas soal program kompor listrik ini dengan Kementerian ESDM. Dan ketika itu, ungkapnya, menyepakati bahwa program tersebut perlu dikaji ulang. Kini, program distribusi kompor listrik mulai digulirkan dan harganya mencapai Rp 1,5 juta per unit.

‘’Ini tentu menjadi masalah lain yang akan dihadapi masyarakat, terutama para ibu,’’ kata Mulan.

Baca juga :   Pertamina Pasarkan LPG Nonsubsidi Bright 3 Kg, Aleg PKS: Pemerintah Tega pada Rakyat!

Menurut Mulan, konversi dari kompor gas ke kompor induksi ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Konversi gas 3 kg ke induksi menjadi persoalan ibu-ibu. ‘’Kami tahu Kemenperin hanya menjalankan mandat yang ditugaskan. Ini urusan PLN. Saya melihat ini terlalu terburu-buru,” keluh legislator dapil Jabar XI itu. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *